Kementerian ATR/BPN Usulkan Pagu Anggaran Rp10,6 Triliun untuk 2027
JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajukan usulan pagu anggaran sebesar Rp10.608.191.532.000 untuk rencana kerja Tahun Anggaran 2027. Pengajuan tersebut disampaikan resmi dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menteri Nusron memaparkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, alokasi Pagu Indikatif ATR/BPN tahun 2027 akan dititikberatkan pada tiga sektor utama.
"Pagu Indikatif ATR/BPN tahun 2027 kita akan difokuskan pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9%, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp2,56 triliun atau 24,2%, serta program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp724 miar atau 6,8%," rinci Nusron.
Raker yang agenda utamanya membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2027 ini menjabarkan total anggaran tersebut guna mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi kementerian. Fokusnya meliputi penguatan layanan pertanahan, akselerasi program strategis nasional, hingga peningkatan mutu tata ruang di seluruh wilayah Indonesia.
Selain pagu indikatif dasar, Kementerian ATR/BPN turut mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun demi memperkokoh program prioritas nasional. Dana tambahan ini rencananya dialokasikan untuk belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi pascabencana, serta percepatan target pembangunan tiga juta rumah.
"Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah," tambah Nusron.
Dalam rapat tersebut, Nusron didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan beserta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. Seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia juga turut memantau jalannya pembahasan secara daring.
Capaian Realisasi Anggaran Berjalan
Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/BPN turut melaporkan performa serapan anggaran berjalan. Per 6 Juni 2026, realisasi keuangan kementerian tercatat telah mencapai Rp3.184.895.696.643 atau setara 36,23 persen dari total pagu tahun ini sebesar Rp8.791.048.122.000.
Nusron menggarisbawahi adanya tren positif pada performa keuangan ini. "Meningkat year on year dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 35,40%. Naik 0,9%," jelasnya.
Progres tersebut mendapat apresiasi positif dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf. Selaku pimpinan sidang, Dede menyatakan bahwa Komisi II DPR RI menerima pengajuan pagu indikatif RAPBN 2027 tersebut dan memberikan dukungan penuh terhadap usulan tambahan anggaran senilai Rp3.233.564.877.718 untuk divalidasi pada agenda sidang berikutnya.
"Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang," pungkas Dede.
Redaksi | Tim Jejak Tanah ID
