Nusron Wahid Minta Target PTSL 2027 Ditambah
JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membidik perluasan jangkauan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Tahun Anggaran 2027. Langkah ini diambil guna mempercepat realisasi kepastian hukum hak atas tanah masyarakat melalui pemetaan berbasis wilayah secara menyeluruh.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa fokus kerja kementeriannya kini tidak hanya terpaku pada PTSL konvensional. Pihaknya tengah mengkolaborasikan program tersebut dengan sertipikasi sektoral, khususnya menyasar sektor perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Pertama, soal prioritas PTSL pada tahun 2027 supaya ditambah. Pada tahun ini dan juga tahun depan, prioritas kami tidak hanya PTSL, tetapi juga penambahan sertipikasi per sektor, yakni sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Menteri Nusron dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Nusron memaparkan, keunggulan PTSL terletak pada metodenya yang berbasis wilayah desa. Melalui skema ini, seluruh objek tanah dalam satu desa mulai dari hunian warga, lahan pertanian, tanah wakaf, rumah ibadah, hingga pemakaman akan didaftarkan secara serentak.
Sementara itu, bagi wilayah yang belum terjangkau PTSL, kementerian telah menyiapkan skema sertipikasi gratis. Langkah taktis ini diintegrasikan langsung sebagai bentuk dukungan konkret terhadap program Tiga Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Kolaborasi Sertipikasi Rumah MBR
Untuk tahun 2026, Kementerian ATR/BPN mengemban target menyertipikasi satu juta rumah milik MBR. Guna memastikan program ini tepat sasaran, Menteri Nusron membuka ruang koordinasi yang luas dengan pemerintah daerah dan jajaran Anggota DPR RI dalam proses identifikasi penerima manfaat.
Kementerian juga membuka peluang bagi rumah milik MBR yang sempat menerima program bedah rumah sepanjang periode 2016–2025 namun belum memiliki sertipikat, agar dapat diajukan dalam program pemutihan atau sertipikasi gratis ini.
Dukungan Parlemen
Rencana strategis ini mendapat respons positif dari legislatif. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, yang memimpin jalannya persidangan, menyatakan sepakat atas usulan peningkatan target penataan tanah berskala nasional tersebut.
"Terkait usulan penambahan target PTSL yang terintegrasi, saya sependapat karena program ini memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan layak menjadi salah satu program prioritas pada Tahun Anggaran 2027," kata Dede Yusuf.
Dalam rapat kerja ini, Menteri Nusron turut didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Redaksi | Tim Jejak Tanah ID
