Kemen ATR/BPN Usulkan Pagu Anggaran 2027 Rp10,6 Triliun ke DPR

JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajukan pagu anggaran sebesar Rp10.608.191.532.000 untuk rencana kerja Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut dipaparkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menteri Nusron menjelaskan, mengacu pada Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, struktur pagu indikatif tahun 2027 akan dititikberatkan pada tiga sektor utama.

Program Dukungan Manajemen: Rp7,31 triliun (68,9%)
Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan: Rp2,56 triliun (24,2%)
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang: Rp724 miliar (6,8%)

Alokasi pembiayaan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 ini diproyeksikan untuk mengoptimalkan tugas pokok kementerian. Fokusnya meliputi penguatan layanan pertanahan, akselerasi program strategis nasional (PSN), serta peningkatan mutu tata ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Ajukan Tambahan Anggaran Rp3,23 Triliun

Guna memperkuat eksekusi program prioritas, Kementerian ATR/BPN turut mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun. Dana segar ini rencananya dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi pascabencana, hingga program percepatan pembangunan tiga juta rumah.

"Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah," ujar Nusron di hadapan forum rapat.

Dalam agenda tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan beserta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. Seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia juga turut memantau jalannya rapat secara daring.

Realisasi Anggaran Berjalan Tumbuh Positif

Di samping memaparkan rencana ke depan, Kementerian ATR/BPN melaporkan capaian serapan anggaran berjalan per 6 Juni 2026. Realisasi anggaran tercatat telah mencapai Rp3.184.895.696.643 atau setara 36,23% dari total pagu tahun ini yang sebesar Rp8.791.048.122.000. Performance ini menunjukkan tren positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Meningkat year on year dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 35,40%. Naik 0,9%," papar Nusron.

Merespons laporan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, memberikan apresiasi atas capaian kinerja kementerian. Komisi II menyatakan menerima pengajuan pagu indikatif RAPBN 2027 dan memberikan sinyal hijau terhadap usulan tambahan anggaran senilai Rp3.233.564.877.718 untuk dibawa ke pembahasan berikutnya.

"Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang," pungkas Dede Yusuf.

Redaksi | Tim Jejak Tanah ID