Berkat Reforma Agraria, Petani Perempuan Desa Soso Kini Berdaya dan Sejahtera
BLITAR – Kepastian hukum atas kepemilikan tanah menjadi titik balik bagi kesejahteraan petani perempuan di Desa Soso, Kabupaten Blitar. Melalui program Reforma Agraria, konflik lahan berkepanjangan yang terjadi sejak 2012 kini berganti menjadi peluang ekonomi yang nyata.
Konflik Lahan dan Ketakutan Masa Lalu
Sebelumnya, warga Desa Soso terlibat sengketa lahan dengan pihak korporasi. Patma (55), salah satu petani setempat, mengenang masa-masa sulit saat dirinya harus berhadapan dengan petugas keamanan perusahaan hanya untuk bercocok tanam. Ketidakpastian status tanah membuat warga diliputi rasa takut dalam mengelola lahan yang menjadi sumber pangan mereka.
Legalitas Tanah dan Keamanan Bertani
Situasi berubah pada tahun 2022. Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar meredistribusi lahan seluas 83,85 hektare. Sebanyak 528 keluarga, termasuk Patma, resmi menerima Sertipikat Hak Milik (SHM).
"Sekarang jauh lebih aman dan tenang karena tanah sudah diredistribusi," ujar Patma. Hal senada diungkapkan Indra (32), petani lainnya, yang mengaku lebih percaya diri merencanakan masa depan karena sertipikat tanah sudah atas nama pribadi.
Peningkatan Ekonomi dan Kolaborasi Strategis
Legalitas tanah berdampak langsung pada produktivitas ekonomi. Bekerja sama dengan PT Syngenta Indonesia, para petani mendapatkan akses bibit unggul, pendampingan, dan jaminan pasar.
Komoditas Utama: Jagung.
Harga Jual: Rp8.500 – Rp9.000 per kilogram.
Produktivitas: Lahan seluas 1.500 $m^2$ mampu menghasilkan 1 ton jagung.
Pendapatan: Meningkat dari kisaran Rp4–5 juta menjadi Rp9 juta per panen.
Peran Ganda Perempuan Desa Soso
Meski kini lebih produktif di kebun, para perempuan Desa Soso tetap menjalankan peran domestik dalam mengurus rumah tangga. Reforma Agraria terbukti tidak hanya memberikan akses lahan, tetapi juga memperkuat posisi perempuan sebagai penopang ekonomi keluarga dan motor penggerak kesejahteraan di desa.
Redaksi | Tim Jejak Tanah ID
