Menteri ATR/BPN Tekankan Keadilan sebagai Prinsip Utama Kepemimpinan
Semarang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip mendasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Ketua Komisi II DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (07/03/2026).
Dalam tausiah menjelang azan magrib, ia mengingatkan para pejabat negara yang hadir agar selalu bersikap adil dan berpegang pada aturan dalam setiap pengambilan keputusan.
Menurutnya, seorang pemimpin tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan prasangka atau perasaan pribadi. Objektivitas menjadi hal penting agar kebijakan yang diambil tetap berada pada jalur yang benar.
Ia menilai, masih terdapat pejabat yang keliru dalam menentukan kebijakan karena terlalu dipengaruhi sentimen emosional. Kedekatan organisasi maupun latar belakang yang sama, baik dari organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kemahasiswaan, kerap memunculkan bias yang dapat memengaruhi objektivitas seorang pemimpin.
Karena itu, ia mengingatkan agar setiap pemimpin mampu menjaga jarak secara profesional meskipun memiliki kedekatan emosional dengan pihak tertentu. Sikap kehati-hatian dalam mengambil keputusan menjadi bagian penting dari makna keadilan itu sendiri.
Selain itu, prinsip keadilan juga tercermin dalam kebijakan yang tidak menyulitkan masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah seharusnya memberikan kemudahan sekaligus manfaat bagi masyarakat luas.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menambahkan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah perlu dirumuskan secara aplikatif, efektif, dan efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyoroti tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi refleksi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, serta bersih.
Di sisi lain, daerah juga perlu mengembangkan kekhasan dan memperkuat kemandirian ekonominya. Dengan demikian, setiap daerah memiliki kekuatan dari hulu hingga hilir yang pada akhirnya dapat memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kerangka otonomi daerah.
Kegiatan Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi selaku tuan rumah, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni HMI (KAHMI), serta sejumlah mitra kerja Komisi II DPR RI di Jawa Tengah.
Pada kesempatan itu, Menteri Nusron hadir didampingi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR) Einstein Al Makarima Mohammad, serta Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustiyanto.
Redaksi | Tim Jejak Tanah ID
