ATR/BPN Genjot Pemerataan Bidang Tanah Terdaftar Menjelang 2026

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan peningkatan pemerataan bidang tanah terdaftar dalam pekerjaan survei dan pemetaan pada tahun 2026. Langkah ini diarahkan untuk memperluas cakupan pendaftaran tanah di berbagai wilayah Indonesia.

Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya, menekankan pentingnya penetapan lokasi (Penlok) yang benar-benar menyasar bidang baru. “Penlok tahun depan minimal harus mencakup 70–80% bidang baru agar tidak terjadi pengulangan,” ujarnya saat menyampaikan arahan pada sesi pengarahan Rakernas ATR/BPN di Jakarta, Senin (08/12/2025).

Menurut Virgo, strategi tersebut akan membuat pendaftaran tanah lebih optimal. “Pada 2026, fokus kita pada wilayah atau desa yang baru terdaftar sekitar 30%. Dengan begitu, pertumbuhan bidang baru dan sertipikat lengkap bisa meningkat,” jelasnya.

Ia juga meminta jajarannya menindaklanjuti inventarisasi pengukuran kawasan hutan dan nonhutan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pemetaan. Proses ini dilakukan bersama Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN dan Ditjen Planologi Kehutanan. “Segera overlay kawasan yang masuk dalam kategori hutan dan lakukan inventarisasi berdasarkan tipologi 1, 2, dan 3. Hasilnya akan dikumpulkan secara nasional untuk ditindaklanjuti oleh Menteri ATR bersama Menteri Kehutanan,” tambah Virgo.

Pemaparannya menjadi bagian dari rangkaian awal Rakernas ATR/BPN yang berlangsung pada 8–9 Desember 2025. Kegiatan ini juga menghadirkan Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana, Dirjen PHPT Asnaedi, Dirjen PSKP Iljas Tedjo Prijono, serta Dirjen PPTR Jonahar, dengan Deni Santo selaku moderator.

Rakernas tahun ini diikuti 471 peserta yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi, Kepala Kanwil BPN Provinsi, dan jajaran Kepala Kantor Pertanahan. Fokus utama kegiatan ialah meningkatkan kualitas dan percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan.

Redaksi | Tim Jejak Tanah ID