Menteri Nusron: Layanan Pertanahan Harus Bertransformasi Sesuai Perilaku Masyarakat

Menteri Nusron: Layanan Pertanahan Harus Bertransformasi Sesuai Perilaku Masyarakat

Denpasar – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa transformasi layanan pertanahan harus berjalan seiring dengan perubahan perilaku masyarakat. Ia menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan porsi terbesar pekerjaan Kementerian ATR/BPN, mencapai 75–80%. Karena itu, di hadapan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, ia mengingatkan prinsip utama dalam melayani masyarakat.

“Dua isu utama pelayanan publik adalah proses yang lama dan praktik pungli. Keduanya harus ditangani melalui perubahan mindset dan perbaikan sistem. Ekspektasi masyarakat kini berbeda; mereka ingin dilayani cepat dan bersih,” ujar Menteri Nusron saat memberikan pengarahan, Rabu (26/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa mayoritas pemohon layanan ke depan adalah generasi digital yang kritis terhadap pelayanan publik dan tidak mentoleransi percepatan berbayar. Dengan teknologi yang semakin maju, masyarakat sangat mudah menyampaikan keluhan melalui media sosial. Perubahan perilaku ini harus dibaca secara tepat dan direspons dengan transformasi yang menyeluruh.

Menteri Nusron menyebutkan bahwa pembenahan layanan harus dimulai dari sistem dan sumber daya manusia. Pada sisi sistem, ia menekankan penyederhanaan proses bisnis, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan digitalisasi. “Proses yang ada sekarang tidak sepenuhnya salah, tapi sudah tidak relevan. Infrastruktur IT harus diperkuat. Digitalisasi adalah kunci mengurangi pungli dengan mengurangi tatap muka. HT dan Roya sudah digital, berikutnya layanan peralihan hak elektronik,” jelasnya.

Dari sekitar 7 juta berkas layanan Kementerian ATR/BPN per tahun, 4% berasal dari Bali. Karena itu, peran SDM menjadi krusial. Nusron meminta jajarannya memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang kuat.

Ia juga mendorong peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan. “Kalau tidak berubah dan tidak meningkatkan kualitas diri, kita akan digulung oleh zaman,” tegasnya.

Dengan penataan sistem dan peningkatan SDM, ia berharap jajaran Kanwil BPN Provinsi Bali dapat memberikan layanan pertanahan yang cepat, transparan, dan sesuai tuntutan masyarakat saat ini. “Perubahan perilaku masyarakat itu nyata. Karena itu, transformasi layanan harus dilakukan agar institusi tetap relevan,” pungkasnya.

Kegiatan pembinaan dibuka dengan laporan kinerja dari Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Daging. Para Pejabat Administrator dan Pengawas turut hadir menyimak arahan Menteri Nusron, yang didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian.

Redaksi | Tim Jejak Tanah ID

Berbagi :