Menteri Nusron Tekankan Kepastian Layanan Pertanahan Lewat Monitoring dan Evaluasi Ketat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperbaiki kualitas layanan dengan mendorong percepatan penyelesaian berbagai berkas pertanahan. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa seluruh proses layanan akan dipantau secara ketat melalui mekanisme monitoring dan evaluasi. Ia ingin memastikan lembaga yang dipimpinnya dapat bekerja secara bersih, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
“Kita harus memastikan internal benar-benar bersih. Organisasi yang sehat akan memberikan kepastian bagi masyarakat, baik kepastian waktu, biaya, maupun kejelasan mengenai dapat atau tidaknya suatu permohonan dilanjutkan,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Evaluasi Penyelesaian Berkas Layanan Pertanahan yang berlangsung secara daring dan luring di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (18/11/2025).
Ia menyampaikan bahwa perbaikan layanan tidak hanya bertujuan memenuhi target kinerja, tetapi lebih penting memastikan pemohon mengetahui perkembangan berkas mereka. Dalam dua pekan terakhir, ATR/BPN mencatat kemajuan signifikan dengan turunnya jumlah tunggakan hingga 18.000 layanan.
Dengan sisa waktu menuju akhir tahun, Menteri Nusron meminta percepatan penyelesaian dilakukan lebih agresif agar tidak ada persoalan pertanahan yang tertunda. Ia menekankan bahwa seluruh satuan kerja wajib memberikan kepastian kepada masyarakat pada setiap tahapan layanan—mulai kepastian waktu, biaya, hingga keputusan proses.
Menteri Nusron juga mengingatkan perlunya persiapan menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait residu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Karena program ini menggunakan APBN, ia meminta seluruh jajaran memberikan perhatian serius terhadap aspek pengawasan dan pertanggungjawaban.
Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola, ia membuka kemungkinan diterbitkannya regulasi baru pada awal 2026 apabila tunggakan belum terselesaikan, dengan prinsip “first in, first out” agar proses layanan mengikuti antrean secara konsisten dan adil.
Dalam rapat evaluasi tersebut, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, menyampaikan paparan teknis mengenai progres dan tantangan di unit masing-masing. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Dalu Agung Darmawan bersama Inspektur Jenderal Pudji Prasetijanto Hadi, serta diikuti langsung oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.
Selain itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan 88 Kantor Pertanahan yang menjadi prioritas percepatan penyelesaian berkas turut berpartisipasi secara daring maupun luring.
Posting Komentar untuk "Menteri Nusron Tekankan Kepastian Layanan Pertanahan Lewat Monitoring dan Evaluasi Ketat"