PNBP ATR/BPN Capai 82 Persen, DPR Apresiasi Tren Positif Menjelang Akhir 2025

PNBP ATR/BPN Capai 82 Persen, DPR Apresiasi Tren Positif Menjelang Akhir 2025

Menjelang akhir tahun 2025, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dalam Rapat Panja DPR RI terkait PNBP yang digelar di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (17/11/2025), Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, memaparkan perkembangan realisasi penerimaan hingga saat ini.

Ia menjelaskan bahwa dari target PNBP sebesar Rp3,21 triliun, per 12 November 2025 telah tercapai Rp2,63 triliun atau 82,12 persen. Target tersebut disusun berdasarkan potensi layanan pertanahan dan tata ruang, serta didorong oleh peningkatan kualitas pelayanan yang terus dilakukan kementerian.

Dalu juga menunjukkan bahwa penerimaan PNBP tahun 2025 memperlihatkan tren pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada sektor Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, misalnya, penerimaan hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp750,15 miliar, meningkat dari capaian 2024 yang berada pada angka Rp642,13 miliar.

Melihat perkembangan tersebut, Kementerian ATR/BPN tengah mempersiapkan revisi sejumlah regulasi PNBP, termasuk PP Nomor 128 Tahun 2015 serta dua PMK terkait tarif dan jenis PNBP, yaitu PMK 143/PMK.02/2021 dan PMK 180/PMK.02/2021. Sementara itu, PMO Nomor 98 Tahun 2024 tetap menjadi dasar yang tidak masuk dalam rencana revisi.

Dalam rapat tersebut, Dalu juga memaparkan pembagian kelompok layanan Kementerian ATR/BPN yang berkaitan dengan PNBP, mencakup layanan pertanahan dan pendidikan, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pertimbangan teknis pertanahan, serta pelatihan teknis.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengapresiasi capaian positif tersebut. Ia berharap target PNBP tahun 2025 dapat terpenuhi sepenuhnya pada Desember nanti. Zulfikar juga menekankan bahwa penyesuaian tarif PNBP yang direncanakan harus diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan agar masyarakat memperoleh manfaat yang seimbang.

Redaksi Jejak Tanah ID

Berbagi :