Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN Digelar di Merauke

 

Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN Digelar di Merauke

Merauke - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersama Komisi II DPR RI menggelar Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Swiss-Belhotel Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 21 Oktober 2025, ini dihadiri sekitar 75 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat adat, perwakilan komunitas nelayan, akademisi, serta pegawai dari jajaran Kantor Pertanahan.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama, dan sambutan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, Pantoan K.P.H. Tambunan, S.ST., yang menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut. Ia menegaskan pentingnya masyarakat memahami berbagai program strategis Kementerian ATR/BPN agar dapat turut serta dalam mempercepat pendaftaran tanah di wilayah Papua Selatan.

Sambutan sekaligus pembukaan disampaikan oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan, Drs. Agustinus Joko Guritno, M.Si., yang menekankan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pertanahan nasional, khususnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pengakuan hak masyarakat adat.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, S.E., selaku pemimpin sosialisasi, menjelaskan bahwa Komisi II memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program-program di bidang pertanahan yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN. “Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkenalkan lebih dekat program strategis nasional yang dijalankan Kementerian ATR/BPN, sekaligus mendengarkan langsung aspirasi masyarakat terkait permasalahan pertanahan di Papua Selatan,” ujarnya.

Indrajaya juga menyinggung pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah adat. “Masalah tanah adat di Papua adalah isu yang sensitif dan kompleks. Maka dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan lembaga adat agar penyelesaian bisa dilakukan secara adil dan menghormati hak-hak masyarakat adat,” tambahnya.

Sosialisasi ini turut dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, Daniel Anthonius Koromath, S.E., M.Si., yang menyampaikan materi utama terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kementerian ATR/BPN di wilayah Papua, termasuk pembentukan satuan kerja di daerah otonomi baru (DOB). Acara berjalan lancar hingga sore hari dan ditutup dengan doa bersama serta menyanyikan lagu Tanah Papua sebagai simbol semangat dan kecintaan terhadap tanah air. (PA1000)

Berbagi :