Dialog Interaktif Warnai Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Merauke

 

Dialog Interaktif Warnai Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Merauke

Merauke - Sesi tanya jawab menjadi salah satu bagian yang paling menarik dalam kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN yang digelar di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Warga dan peserta aktif menyampaikan berbagai pertanyaan terkait pelayanan pertanahan, mulai dari proses pendaftaran sertipikat, biaya pengurusan, hingga permasalahan sertipikat ganda.

Salah satu peserta, Zainal Arif dari komunitas Malind, menanyakan tentang persyaratan pengurusan sertipikat tanah dan besaran biaya di wilayah kampung. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, Pantoan K.P.H. Tambunan, S.ST., menjelaskan dua persyaratan utama yang harus dipenuhi, yaitu bukti kepemilikan atau alas hak, serta pemasangan tanda batas tanah. Ia juga menegaskan bahwa pendaftaran tanah melalui program PTSL tidak dikenakan biaya di luar ketentuan resmi yang telah diatur pemerintah.

Pertanyaan lain datang dari Lisnawati warga Muramsari yang menanyakan tentang kasus sertipikat ganda. Pantoan menjelaskan bahwa sertipikat ganda dapat terjadi karena kesalahan data, pelepasan hak ganda, atau belum dilakukan pemetaan yang akurat di masa lalu. Ia menegaskan bahwa BPN berkomitmen memperbaiki sistem administrasi pertanahan agar kasus seperti ini tidak terulang.

Menanggapi pernyataan seorang peserta yang menyebut “kami punya tanah tapi tidak sejahtera”, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Papua, Daniel Anthonius Koromath, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada kepemilikan tanah, tetapi juga pada pemanfaatan tanah tersebut secara produktif. “Kementerian ATR/BPN telah berupaya memberdayakan tanah adat dan mendorong legalisasi hak ulayat agar masyarakat adat dapat memperoleh pengakuan hukum dan memanfaatkan tanahnya secara berkelanjutan,” ujarnya.

Sesi dialog tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap isu pertanahan dan menjadi wadah penting bagi BPN dan DPR RI untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Kegiatan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Pendeta Indah Katarina, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Tanah Papua yang menandai semangat persatuan dan kebersamaan dalam menjaga tanah dan ruang di Papua Selatan. (PA1000)

Berbagi :