Pejabat Publik Harus Siap Dikritik
Yogyakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat merupakan elemen krusial dalam menyempurnakan kualitas kebijakan publik. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam dialog terbuka "KOPDAR Bareng Mas Dar: Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia" yang diinisiasi oleh Total Politik di Auditorium Joglo GIK, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/06/2026).
Di hadapan mayoritas peserta yang merupakan mahasiswa, Nusron menggarisbawahi komitmen yang harus dimiliki oleh seorang pelayan masyarakat.
“Kalau pejabat tidak mau, orang yang berkhidmat untuk kepentingan umum, tidak mau dicaci maki, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan saya harus lebih baik, maka saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat,” ujar Nusron.
Evaluasi Kebijakan Berbasis Pancasila
Dalam forum yang digelar untuk memperingati Bulan Pancasila tersebut, Nusron mengajak generasi muda menjadikan Pancasila sebagai kompas dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Keterbukaan terhadap aspirasi warga, menurutnya, merupakan wujud nyata implementasi nilai-nilai ideologi negara dalam perumusan kebijakan.
Nusron pun membuka ruang evaluasi bagi publik terhadap kinerja kementerian yang dipimpinnya. “Ini di bulan Pancasila, apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan sudah sesuai apa tidak. Sudah sesuai dengan Pancasila atau tidak, kalau belum ayo kita koreksi bersama-sama, item-item apa yang belum sesuai,” tuturnya.
Refleksi Tahun Baru Islam dalam Pemerintahan
Momentum diskusi yang berlangsung hingga Senin malam ini juga bertepatan dengan Malam Tahun Baru Islam. Nusron memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengajak audiens melakukan refleksi dan evaluasi diri demi perbaikan berkelanjutan.
Prinsip perbaikan tiada henti ini, lanjut Nusron, tidak hanya berlaku pada ranah personal melainkan juga wajib diterapkan dalam birokrasi pemerintahan. Kebijakan negara harus adaptif dan terus disempurnakan demi menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis.
“Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, maka dia termasuk orang yang beruntung. Karena saya mau beruntung, maka kebijakan-kebijakan saya itu harus lebih baik,” tambahnya.
Diskusi panel ini turut menghadirkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko. Meski sempat berjalan dinamis, dialog terpaksa dihentikan setelah berjalan 30 menit akibat situasi forum yang menjadi tidak kondusif.
Turut hadir mendampingi Menteri ATR/BPN dalam agenda tersebut sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sepyo Achanto beserta jajaran.
Redaksi | Tim Jejak Tanah ID
