Nusron Wahid Tegaskan Kepastian Hukum Lahan PT Agrinas Palma Nusantara
JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat komitmennya dalam menyelaraskan pembangunan nasional, tata kelola pertanahan, dan kelestarian lingkungan. Langkah ini ditegaskan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Agenda utama pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan pelepasan kawasan hutan terkait lahan yang dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) di wilayah Sumatera.
Nusron menyatakan bahwa keterlibatan kementeriannya bertujuan untuk mengawal seluruh tahapan agar berjalan sesuai regulasi. Upaya ini dilakukan demi menjaga keseimbangan antara roda pembangunan dan daya dukung lingkungan.
"Kementerian ATR/BPN hadir untuk memastikan setiap proses penataan kawasan berjalan tertib, terukur, dan berpihak pada kepastian hukum," ujar Nusron Wahid.
Lebih lanjut, Nusron menilai sinergi lintas sektoral di dalam Satgas PKH merupakan fondasi utama dalam membenahi tata kelola hutan. Menurutnya, kolaborasi ini tidak sekadar menertibkan aspek administrasi pertanahan dan tata ruang, melainkan juga memberikan jaminan kepastian bagi iklim investasi serta dampak positif bagi masyarakat luas.
Sebagai informasi, Satgas PKH mencatatkan rekam jejak positif dengan menyelamatkan keuangan negara hingga Rp11 triliun melalui pengambilalihan kembali lahan hutan yang sempat dikuasai secara ilegal. Selain itu, tindakan tegas berupa pencabutan izin juga telah dijatuhkan kepada sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pemanfaatan ruang publik tersebut.
Rakor strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, didampingi Wakil Ketua I Satgas yakni Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam pertemuan ini, di antaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Redaksi | Tim Jejak Tanah ID
