Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan Dorong Pemprov Kalteng Aktifkan GTRA untuk Selesaikan Konflik Pertanahan
Palangkaraya — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, mendorong pemerintah provinsi untuk lebih aktif menyelesaikan persoalan pertanahan melalui optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI di Kalimantan Tengah, Kamis (23/04/2026), di Aula Jaya Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Menurutnya, kepala daerah memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan pertanahan di wilayahnya melalui forum GTRA.
Ia menegaskan, GTRA dapat diaktifkan sebagai ruang koordinasi dalam mencari solusi atas konflik pertanahan yang terjadi di daerah.
Dalam struktur GTRA, gubernur bertindak sebagai ketua di tingkat provinsi, sementara bupati dan wali kota memimpin di tingkat kabupaten/kota. Peran tersebut termasuk dalam menentukan subjek penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Melalui kolaborasi antara GTRA provinsi maupun kabupaten/kota dengan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan, potensi TORA di daerah dapat diidentifikasi secara lebih terarah.
Wamen Ossy mencontohkan kondisi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan hutan. Menurutnya, perlu solusi yang mempertimbangkan aspek kesejahteraan, seperti penetapan kawasan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) agar masyarakat dapat memperoleh sertipikat.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah merupakan kawasan hutan, yakni mencapai 75,96 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan inventarisasi yang jelas antara kawasan hutan dan non-hutan.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi peran GTRA untuk memetakan wilayah secara detail serta menentukan area yang dapat direkomendasikan dalam program reforma agraria.
Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, serta unsur Forkopimda provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Hadir pula mendampingi Wamen Ossy, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Andi Tenri Abeng serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah Fitriyani Hasibuan beserta jajaran.
Redaksi | Tim Jejak Tanah ID
