Kementerian ATR/BPN Dukung Pelabuhan Tanjung Carat Lewat Jaminan Hak Tanah
Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan dukungan dalam pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui jaminan kepastian hukum atas tanah dengan penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan pelabuhan dan area pendukungnya.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan bahwa kementeriannya berperan sebagai pendukung utama dalam mendorong investasi, termasuk pada proyek sektor konektivitas seperti pelabuhan. Ia berharap keberadaan pelabuhan berstandar dapat menarik masuknya investasi baru.
“ATR/BPN menjadi pendukung utama kegiatan investasi, termasuk proyek pelabuhan ini. Diharapkan, kehadiran pelabuhan yang terstandar mampu mendorong masuknya investasi,” ujar Nusron Wahid saat peluncuran proyek di Griya Agung, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Kamis (09/04/2026).
Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025. Sebelumnya, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan telah menyerahkan Sertipikat HPL atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 599.500 meter persegi pada 2025, yang kemudian dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian hibah serta serah terima sertipikat HPL tanah mozaik 5 dan 6 dari Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, kepada Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Luas tanah mozaik 5 tercatat 810.577 meter persegi, sementara mozaik 6 seluas 882.943 meter persegi. Prosesi ini disaksikan oleh Nusron Wahid dan Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Qodari.
Untuk mendukung iklim investasi, Nusron Wahid mengajak pemerintah daerah mempercepat penyelesaian pendaftaran tanah. Hingga saat ini, capaian pendaftaran tanah di Sumatera Selatan baru mencapai 53,6 persen.
“Kami mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama mempercepat pendaftaran tanah agar investasi dapat berjalan lebih mudah dan kondusif,” katanya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menilai pelabuhan ini memiliki peran penting dalam mendukung efisiensi logistik nasional dan penguatan posisi ekonomi Indonesia di tingkat global. Ia menyebut proyek ini telah melalui berbagai tahapan, mulai dari studi kelayakan hingga peluncuran dan penyerahan sertipikat HPL.
“Kegiatan hari ini merupakan milestone ke-11 dari total 15 tahapan. Kami berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan sebelum 2029,” ujar Dudy.
Peluncuran proyek ini turut dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Sumatera Selatan. Menteri Nusron hadir didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian, serta Kepala Kanwil BPN Sumatera Selatan, Rahmat, bersama jajaran.
Redaksi | Tim Jejak Tanah ID
