Bahas KRO dan RO 2027, Tekankan Efisiensi dan Kualitas Layanan
Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar teknis penyusunan anggaran tahun 2027. Langkah ini dilakukan di tengah penyesuaian efisiensi serta dinamika geopolitik global, dengan tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa perencanaan harus dilakukan secara efisien tanpa mengurangi kualitas layanan. Ia menyebut, setiap output yang dirancang harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sesuai tugas pelayanan kementerian.
Pembahasan KRO dan RO dijadwalkan berlangsung hingga 13 April 2026. Dalam proses ini, seluruh usulan diminta berfokus pada kerangka acuan kerja yang selaras dengan target kinerja serta implementasi di lapangan. Selain itu, struktur, logika, dan pembiayaan juga harus disusun secara tertib dan terukur.
Dalu Agung Darmawan menekankan pentingnya penyusunan yang komprehensif, mulai dari ketepatan nomenklatur output, kesesuaian target dan tahapan kegiatan, hingga kewajaran anggaran. Ia juga meminta agar kegiatan yang menunjukkan ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan anggaran dilakukan evaluasi ulang agar hasil perencanaan lebih efisien, realistis, dan akuntabel.
Rapat ini diikuti sekitar 100 pegawai dari berbagai unit kerja pusat ATR/BPN. Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa hasil evaluasi menunjukkan sejumlah KRO dan RO sejak 2025 sudah tidak lagi relevan dengan kondisi di lapangan.
Menurutnya, pembahasan ini berpotensi membawa perubahan pada struktur yang selama ini digunakan. Perubahan tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam penyusunan anggaran 2027 secara lebih rinci dan pasti.
Redaksi | Tim Jejak Tanah ID
