ATR/BPN Dukung PSN Ketahanan Energi Melalui Penyediaan Lahan dan Tata Ruang
Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyatakan komitmennya dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN) yang berkaitan dengan penguatan ketahanan energi. Dukungan tersebut akan difokuskan pada sektor pertanahan serta tata ruang guna mempercepat pembangunan infrastruktur energi di Indonesia.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik yang berlangsung di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Rabu (11/03/2026).
Menurut Nusron Wahid, Kementerian ATR/BPN akan memberikan dukungan melalui layanan pertanahan dan pengaturan tata ruang. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memanfaatkan potensi lahan yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.
Ia menjelaskan, secara nasional terdapat potensi lahan sekitar 849.000 hektare yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketahanan energi. Sementara itu, khusus di wilayah Jawa, potensi lahan yang tersedia diperkirakan berkisar antara 50.000 hingga 60.000 hektare.
Saat ini Kementerian ATR/BPN tengah melakukan proses pemetaan serta identifikasi terhadap lokasi-lokasi tersebut untuk memastikan kesiapan pemanfaatannya.
Selain penyediaan lahan, dukungan juga diberikan dalam bentuk percepatan perizinan pemanfaatan ruang. Salah satunya melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi dasar dalam pengurusan perizinan lanjutan.
Untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut, Nusron Wahid mengusulkan agar pengembangan energi dimasukkan ke dalam skema PSN. Dengan status tersebut, proses penyesuaian pemanfaatan ruang maupun penyelesaian aspek pertanahan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi.
Dalam rapat tingkat menteri tersebut, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden telah menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas mencapai 100 gigawatt. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.
Bahlil menegaskan bahwa sektor energi memiliki peran penting dalam dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Oleh karena itu, pemerintah mendorong percepatan pemanfaatan potensi energi dalam negeri agar Indonesia semakin mandiri.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana. Rapat juga dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih.
Redaksi | Tim Jejak Tanah ID
