Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Anugerahi Kantah Kabupaten Merauke Predikat Pelayanan Publik "Sangat Baik"
Jayapura, 18 Februari 2026 –
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua menerima
penghargaan bergengsi dari Ombudsman Republik Indonesia atas prestasi salah
satu satuan kerjanya, Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke. Penghargaan ini
diberikan atas capaian Kualitas Tertinggi (Zona Hijau) dengan kategori Pelayanan
Publik Sangat Baik.
Penyerahan Piagam Penghargaan
dilakukan secara khidmat oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua, Yohanes
Baptista Joko Rusmanta, kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, Roy
Wayoi, bertempat di Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, Jayapura, pada Rabu
(18/02).
Dalam sambutannya, Yohanes
Baptista Joko Rusmanta menyampaikan bahwa penilaian ini didasarkan pada
pemenuhan standar pelayanan publik, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara,
serta pengelolaan pengaduan yang dijalankan secara konsisten oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Merauke.
"Kami memberikan apresiasi
setinggi-tingginya atas dedikasi jajaran BPN di Merauke. Namun, kami juga
berharap kepada Bapak Roy Wayoi selaku Kakanwil, agar keberhasilan ini
menjadi standar baru yang diikuti oleh seluruh Kantor Pertanahan di bawah
satuan kerja Kanwil BPN Papua. Kualitas pelayanan publik di tanah Papua harus
meningkat secara merata," ujar Yohanes.
Merespons penghargaan tersebut,
Kakanwil BPN Provinsi Papua, Roy Wayoi, menyatakan rasa bangga dan
apresiasinya kepada jajaran Kantah Kabupaten Merauke. Ia menegaskan bahwa
penghargaan ini bukan merupakan akhir dari pencapaian, melainkan batu loncatan
untuk inovasi yang lebih besar.
"Penghargaan dari Ombudsman
RI ini adalah bukti nyata komitmen kami dalam melakukan transformasi birokrasi.
Saya mengharapkan seluruh Kepala Kantor Pertanahan di jajaran Kanwil BPN Papua
segera mengikuti jejak Kantah Kabupaten Merauke dalam meningkatkan kualitas
layanan," tegas Roy Wayoi.
Lebih lanjut, Roy Wayoi
menekankan target besar bagi seluruh satuan kerja di bawah kepemimpinannya
untuk segera berakselerasi menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM).
"Kita tidak boleh berpuas diri. Target kita adalah menghadirkan pelayanan yang tidak hanya cepat dan transparan, tetapi juga benar-benar bersih dari segala bentuk pungutan liar dan maladminstrasi, demi mewujudkan zona integritas menuju WBBM di seluruh Papua," pungkasnya.
Redaksi | Tim Jejak Tanah ID
