Nusron Wahid Tekankan Sanad Keilmuan sebagai Dasar Etika Kepemimpinan Publik
Depok – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menegaskan pentingnya sanad keilmuan sebagai pijakan berpikir sekaligus landasan etika dalam kepemimpinan publik. Hal tersebut ia sampaikan di hadapan alumni Universitas Indonesia (UI) dan jemaah Kajian Tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah UI, Depok, Senin (23/02/2026).
Menurutnya, ilmu harus memiliki sanad atau rujukan yang jelas agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam pemahaman. Ia mengutip pandangan Imam Muslim dalam kitab Shahih Muslim yang menempatkan sanad sebagai bagian penting dalam ajaran agama, guna menjaga otoritas dan keabsahan ilmu.
Prinsip tersebut, lanjutnya, relevan pula dalam tata kelola pemerintahan. Jika dalam agama sanad menjadi penjaga validitas ajaran, maka dalam kebijakan publik, data, regulasi, serta kerangka hukum berfungsi sebagai fondasi agar keputusan tidak sekadar bertumpu pada persepsi pribadi yang dibungkus kewenangan.
Ia menilai kepemimpinan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut dimensi moral. Dorongan untuk merasa paling benar atau mengutamakan kepentingan pribadi, menurutnya, harus dikendalikan agar kebijakan tetap berorientasi pada keadilan.
Dalam tausiyahnya, Nusron Wahid juga mengutip doa Rasulullah sebagai pengingat bagi pemegang amanah agar tidak mempersulit rakyat, melainkan menghadirkan kemudahan dalam pelayanan publik.
Terkait tugasnya di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), ia merujuk Surah Al-Hasyr ayat 7 yang menekankan agar kekayaan tidak beredar di kalangan tertentu saja. Ia menyebut, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, kebijakan pertanahan dan tata ruang diarahkan untuk memperkuat pemerataan dan mencegah konsentrasi sumber daya pada segelintir pihak.
Penataan dan penertiban Hak Guna Usaha, redistribusi tanah, serta pengaturan tata ruang, disebutnya sebagai bagian dari upaya mengurangi ketimpangan struktural dan memperluas manfaat sosial.
Mengutip pandangan ulama klasik, ia menegaskan bahwa keberlangsungan negara ditopang oleh keadilan, bukan semata simbol formal. Pada kesempatan itu, ia mengajak alumni dan mahasiswa memaknai kepemimpinan sebagai tanggung jawab moral jangka panjang dengan memadukan kompetensi profesional dan integritas etis demi terwujudnya kebijakan publik yang adil.
Redaksi | Tim Jejak Tanah ID
