Menteri Nusron Ajak MASKI Perkuat Standar dan Integritas Administrasi Pertanahan

Menteri Nusron Ajak MASKI Perkuat Standar dan Integritas Administrasi Pertanahan

Denpasar – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peran Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) sebagai mitra strategis dalam memperkuat manajemen administrasi pertanahan. Pesan tersebut ia sampaikan dalam Musyawarah Nasional (Munas) MASKI 2025 di Bali, Selasa (25/11/2025).

Dalam sambutannya, Menteri Nusron menyebut MASKI sebagai bagian penting dari upaya pembenahan manajemen land tenure dan administrasi pertanahan. Ia menekankan bahwa kualitas layanan pertanahan sangat dipengaruhi oleh profesionalitas para surveyor kadaster, sehingga peningkatan standar teknis di MASKI turut menentukan mutu hasil pekerjaan.

Ia mendorong MASKI untuk menyusun standar, mekanisme quality assurance, quality control, serta kode etik yang lebih komprehensif bagi seluruh anggotanya. Menurutnya, produk pertanahan harus dapat dipertanggungjawabkan, valid, dan disertai manajemen risiko yang jelas. Setiap data harus dicek dengan teliti agar tidak menimbulkan penyimpangan.

Menteri Nusron juga menyoroti bahwa banyak persoalan pertanahan muncul karena informasi fisik yang tidak akurat. Ia mengingatkan bahwa kebenaran fisik atas objek tanah tidak dapat diperdebatkan. Dalam Munas yang mengangkat tema “Peningkatan Kompetensi dan Kepatuhan Hukum Surveyor Berlisensi dan Peluang Bisnis Data Kadastral dalam Ekosistem Pertanahan Indonesia”, ia kembali menegaskan pentingnya ketepatan data.

Di hadapan peserta, ia mengajak MASKI mempertimbangkan penyusunan aturan tambahan untuk memperkuat profesionalitas surveyor, termasuk kemungkinan sertifikasi kompetensi yang mencakup integritas dan risk management. Ia menekankan bahwa kredibilitas data hanya bisa lahir dari proses kerja yang kredibel.

Menutup sambutannya, Menteri Nusron memberikan selamat atas terselenggaranya Munas MASKI 2025 dan mengajak seluruh surveyor menjaga integritas serta memastikan informasi pertanahan yang disajikan tetap jelas dan akurat. Ia mengingatkan bahwa informasi pertanahan yang keliru dapat mengaburkan hak masyarakat, sehingga transparansi menjadi keharusan.

Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, Mohamad Gugus Perdana. Menteri Nusron didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, I Made Daging; serta jajaran. Hadir pula Ketua Umum MASKI, Loerdi Latrianto.

Redaksi Jejak Tanah ID

Berbagi :