Menteri Nusron: Empat Visi Presiden Prabowo Bertumpu pada Pemanfaatan Tanah dan Tata Ruang yang Berkeadilan

Menteri Nusron: Empat Visi Presiden Prabowo Bertumpu pada Pemanfaatan Tanah dan Tata Ruang yang Berkeadilan

Jakarta, 6 November 2025 — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kebijakan tata ruang memiliki peran strategis dalam mendukung empat visi besar Presiden Prabowo Subianto, yaitu ketahanan pangan, kemandirian energi, industrialisasi nasional, dan penyediaan perumahan rakyat terjangkau. Keempat visi tersebut, menurutnya, saling bergantung pada ketersediaan dan pemanfaatan ruang yang berkeadilan.

“Ketahanan pangan butuh tanah yang harus dilindungi, ketahanan energi juga butuh tanah, industrialisasi butuh tanah, dan perumahan murah pun memerlukan tanah yang sama. Inilah pentingnya tata ruang yang mampu menyeimbangkan semuanya,” ujar Menteri Nusron dalam Sarasehan Hari Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2025, yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis (06/11/2025).

 

Menteri Nusron menekankan, tata ruang tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknokratis, tetapi sebagai instrumen pembangunan nasional yang mengatur keseimbangan antar sektor agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan. Ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh daerah agar selaras dengan arah pembangunan nasional.

“Kita harus pastikan niat pembangunan itu benar sejak awal. Kalau salah niatnya maka salah juga tata ruangnya. Kesalahan dalam tata ruang berarti ada yang keliru dalam memaknai visi pembangunan itu sendiri,” tegasnya.

 

Sebagai bentuk komitmen konkret, Kementerian ATR/BPN menargetkan penyelesaian 2.000 RDTR dalam dua tahun ke depan melalui kerja sama intensif dengan pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan tata ruang yang sinkron, adaptif, dan berkeadilan, serta menjadi fondasi kuat bagi arah pembangunan nasional menuju kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemajuan industri, dan pemerataan akses perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, turut menekankan pentingnya RDTR sebagai kunci dalam membangun kota yang berkarakter dan berkelanjutan.

“RDTR memang mengatur zonasi dan penempatan pembangunan, tetapi lebih dari itu, kita berharap RDTR dapat membentuk kota yang bertransformasi — kota yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Bima Arya.

 

Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. Hadir pula Ketua Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), Hendricus Andy Simarmata, yang turut memberikan sambutan dalam Sarasehan HANTARU 2025.

Kegiatan ini menjadi momentum refleksi penting bagi seluruh pemangku kebijakan tata ruang untuk memastikan bahwa setiap jengkal tanah di Indonesia dimanfaatkan secara adil, produktif, dan berkelanjutan sesuai amanah konstitusi.

Redaksi Jejak Tanah ID

Berbagi :