Digitalisasi Jadi Langkah Strategis Kementerian ATR/BPN Atasi Konflik Pertanahan

Digitalisasi Jadi Langkah Strategis Kementerian ATR/BPN Atasi Konflik Pertanahan

Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen pemerintah dalam menekan angka sengketa dan konflik pertanahan melalui percepatan transformasi digital di sektor layanan publik. Pernyataan tersebut disampaikan usai menerima CNN Indonesia Award 2025, di Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

“Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia,” ungkap Wamen Ossy.

 

Digitalisasi layanan pertanahan menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses administrasi, menutup celah praktik tumpang tindih lahan, serta memperkuat transparansi data kepemilikan tanah. Menurut Wamen Ossy, modernisasi sistem ini sekaligus menjawab berbagai persoalan pertanahan yang kerap muncul akibat lemahnya administrasi dan keterbatasan data.

Lebih lanjut, Wamen Ossy menyebut bahwa 70–80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak agar layanan pertanahan dan tata ruang dapat diberikan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.

Selain transformasi digital, Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong pelaksanaan dua program nasional, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria. Kedua program ini dinilai berdampak besar terhadap pemerataan kepemilikan lahan serta pemberian kepastian hukum bagi masyarakat.

“Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita,” tutur Wamen Ossy.

 

Di akhir pernyataannya, ia berharap dukungan dari masyarakat serta kolaborasi lintas lembaga terus diperkuat untuk menyukseskan seluruh program prioritas Kementerian ATR/BPN.

“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan dan kritik yang membangun agar pelayanan kami semakin baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Wamen Ossy.

 

Redaksi Jejak Tanah ID

Berbagi :