Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Dorong Transformasi Layanan Pertanahan Modern di Kalimantan Timur

 

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Dorong Transformasi Layanan Pertanahan Modern di Kalimantan Timu

Samarinda – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya percepatan transformasi layanan pertanahan agar lebih modern, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Jumat (24/10/2025).

Menurut Menteri Nusron, perubahan perilaku dan ekspektasi masyarakat di era digital menuntut seluruh jajaran ATR/BPN untuk terus beradaptasi dan meninggalkan pola kerja lama yang tidak lagi sesuai.

“Pemohon layanan pertanahan saat ini sudah berubah karakternya. Karena itu, kita juga harus berubah—baik dari sistem, proses bisnis, maupun SDM. Kuncinya ada pada kapasitas, kapabilitas, dan integritas,” ujarnya.

 

Ia menjelaskan, pembaruan proses bisnis layanan pertanahan tengah disiapkan dan akan diterapkan secara bertahap mulai tahun depan. Langkah ini mencakup penyederhanaan struktur organisasi dan penyesuaian tugas berbasis wilayah kerja.

“Tim sedang bekerja menyiapkan tiga pembaruan utama dalam business process agar pelayanan lebih efisien dan responsif,” jelasnya.

 

Selain perbaikan sistem, Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur teknologi informasi (TI) untuk mendukung kecepatan sekaligus keamanan layanan publik.

“IT harus diperkuat—baik kapasitas sistem maupun keamanan jaringannya. Kita butuh sistem yang cepat dan tangguh,” tegasnya.

 

Transformasi birokrasi tersebut, lanjut Nusron, harus tetap berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

“Perubahan proses bisnis tetap mengacu pada prinsip Government Risk Management. Harus akurat, akuntabel, transparan, dan memiliki manajemen risiko yang jelas,” imbuhnya.

 

Dari sisi sumber daya manusia, ia menegaskan bahwa penguatan kapasitas pegawai menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan transformasi.

“Kami menerapkan kebijakan bahwa setiap pegawai harus siap bertugas di mana saja. Ini bagian dari pembinaan karier yang lebih terbuka,” ujarnya.

 

Menteri ATR/BPN juga mendorong seluruh jajaran untuk terus berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi pertanahan.

“Setiap pegawai perlu aktif berinovasi dan mengikuti workshop. Dunia IT dan pertanahan terus berkembang—kalau kita tidak tingkatkan kemampuan, kita akan tertinggal,” tutupnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Penasihat Utama Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan ATR/BPN, Jhoni Ginting, turut mendampingi Menteri Nusron. Hadir pula Kepala Kanwil BPN Provinsi Kaltim, Deni Ahmad, bersama para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Kanwil BPN Kaltim.

Sumber : Humas Kementerian ATR/BPN

Berbagi :