Dukung Swasembada Pangan, Menteri Nusron Siapkan 328 Ribu Hektare Lahan di Papua Selatan

Dukung Swasembada Pangan, Menteri Nusron Siapkan 328 Ribu Hektare Lahan di Papua Selatan

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat langkah mewujudkan kemandirian pangan, energi, dan air nasional. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menjamin ketersediaan lahan serta aspek legalitas tanah di Provinsi Papua Selatan.

Sejauh ini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) untuk lahan seluas kurang lebih 328 ribu hektare. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pelepasan kawasan hutan yang mencakup wilayah Kabupaten Merauke, Mappi, dan Boven Digoel.

"Tugas saya adalah penyediaan lahan. Dari target sekitar 486 ribu hektare, kami sudah menerbitkan SK HGU dan HGB untuk 328 ribu hektare," ungkap Nusron usai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (12/01/2025).

Selain urusan sertifikasi, Nusron menekankan pentingnya sinkronisasi tata ruang. Ia memastikan setiap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tingkat kecamatan akan selalu merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten maupun provinsi yang berlaku. Menurutnya, proses pelepasan kawasan hutan secara otomatis mengubah status lahan tersebut dalam peta perencanaan wilayah sehingga siap untuk dikelola.

Upaya ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pengembang kawasan, sekaligus memperlancar implementasi program strategis nasional di wilayah timur Indonesia. Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri oleh jajaran kementerian terkait lainnya.

Redaksi | Tim Jejak Tanah ID

Berbagi :