ATR/BPN Tegaskan Dukungan Lahan untuk Pembangunan Sekolah Terintegrasi Nasional

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan Sekolah Terintegrasi yang masuk dalam Program Strategis Nasional. Dukungan tersebut difokuskan pada penyediaan tanah serta penataan ruang yang sesuai peruntukan.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan dalam Rapat Tingkat Menteri terkait pembangunan Sekolah Terintegrasi yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kamis (29/01/2026).

Ossy menegaskan bahwa ATR/BPN siap mengawal kebutuhan lahan bagi program prioritas Presiden Prabowo Subianto, mulai dari memastikan status kepemilikan tanah hingga proses sertipikasi.

Menurutnya, percepatan pembangunan dapat dilakukan apabila lahan telah tersedia, baik dari pemerintah daerah maupun aset milik negara seperti BUMN dan BUMD. Setelah itu, ATR/BPN akan melakukan verifikasi legalitas, pengukuran, pendaftaran, hingga penerbitan sertipikat tanah.

Ia juga menyampaikan peluang pemanfaatan aset negara, termasuk lahan eks perkebunan dan tanah telantar, sepanjang sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan hukum yang berlaku. Pemanfaatan tersebut mengacu pada regulasi Bank Tanah yang memungkinkan penggunaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk sektor pendidikan.

Meski demikian, Ossy mengingatkan agar pembangunan tidak mengorbankan lahan pertanian produktif. Pengendalian alih fungsi lahan, khususnya sawah, tetap menjadi prioritas pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

ATR/BPN, lanjutnya, siap memperkuat koordinasi dengan Kemenko PMK serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna memastikan proses pengadaan lahan berjalan lancar dan sesuai regulasi.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya kepastian status tanah sebagai kunci percepatan pembangunan Sekolah Terintegrasi. Pemerintah, menurutnya, akan mendukung dari sisi regulasi, penyediaan lahan, hingga pembiayaan agar program dapat segera direalisasikan.

Redaksi | Tim Jejak Tanah ID