Komisi II DPR RI Puji Dashboard Pengaduan Digital ATR/BPN untuk Respons Cepat Masalah Pertanahan

Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, memberikan apresiasi atas langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mempercepat penyelesaian konflik pertanahan melalui digitalisasi pengaduan. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah pembangunan dashboard pengaduan pertanahan berbasis digital yang terhubung langsung dengan Komisi II DPR RI.

“Bersama Kementerian ATR/BPN, kami membentuk dashboard pengaduan pertanahan. Sistem digital ini memungkinkan masyarakat memantau perkembangan berbagai persoalan pertanahan. Ini bagian dari cara kita merespons tuntutan publik,” ujar Aria Bima dalam Konferensi Pers Satu Tahun Bekerja untuk Rakyat Komisi II DPR RI Tahun 2025 di Jakarta, Senin (08/12/2025).

Sepanjang tahun 2025, lebih dari 200 pengaduan pertanahan diterima DPR RI, mulai dari sertipikat ganda, konflik antara masyarakat dan korporasi, hingga sengketa administrasi maupun dugaan mafia tanah. Melihat tingginya jumlah aduan, dashboard ini dikembangkan sebagai ruang publik yang dapat diakses masyarakat tanpa harus memasuki ruang sidang komisi.

“Melalui dashboard ini, kita melakukan transformasi prosedural dan substansial. Pengaduan yang jumlahnya lebih dari 200 itu akan ditindaklanjuti melalui RDP maupun RDPU bersama Kementerian ATR/BPN,” tegasnya.

Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, Aria Bima menegaskan bahwa kolaborasi antara Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN dalam digitalisasi pengaduan menjadi bukti komitmen untuk memperbaiki tata kelola pertanahan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan negara. “Ini sudah disepakati dan akan terus kita reviu satu per satu secara real time,” tambahnya.

Konferensi pers tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Dermawan; Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; serta Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, bersama jajaran lainnya.

Redaksi | Tim Jejak Tanah ID