Setahun Prabowo-Gibran: Nilai Investasi Produk Persetujuan KKPR Menteri Nusron Capai Rp357,17 Triliun

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mencatat capaian besar dalam pengelolaan tata ruang nasional. Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, nilai investasi yang bersumber dari produk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) mencapai Rp357,17 triliun.

Nusron menyebut, capaian ini menandai perubahan besar dalam paradigma penataan ruang di Indonesia.

“Kebijakan tata ruang kini tidak berhenti di atas meja perencanaan. Ia sudah menjadi penggerak ekonomi dan pendorong investasi nasional,” ujarnya di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Digitalisasi RDTR Percepat Izin Investasi

Kementerian ATR/BPN terus memperkuat sistem perencanaan ruang dengan mempercepat penyusunan serta digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Selama setahun terakhir, 119 RDTR baru diterbitkan, meningkat 21,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Hingga kini, total 445 RDTR sudah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) — naik 73,8 persen dibandingkan tahun lalu. Integrasi ini memungkinkan pelaku usaha memperoleh izin lokasi secara cepat, transparan, dan berbasis data spasial yang akurat.

“Dengan sistem ini, potensi tumpang tindih lahan bisa ditekan dan kepastian hukum bagi investor semakin kuat,” kata Nusron.

Investasi Merata dan Berkelanjutan

Nusron menilai, nilai investasi Rp357,17 triliun bukan sekadar angka, tetapi bukti meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap kepastian tata ruang di Indonesia.

“Investor kini lebih yakin karena melihat transparansi dan koordinasi lintas sektor yang makin solid. Semua dimulai dari kepastian ruang,” tegasnya.

Ia menambahkan, setiap RDTR kini disusun dengan memperhatikan aspek lingkungan, daya dukung sumber daya alam, dan mitigasi bencana. Dengan begitu, tata ruang berperan ganda — menggerakkan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan ekologi.

“Dalam visi Prabowo-Gibran, pembangunan harus menjangkau seluruh wilayah tanpa mengorbankan lingkungan. Tata ruang menjadi panduan utamanya,” ujar Nusron.

Langkah Lanjutan ATR/BPN

Ke depan, ATR/BPN akan mempercepat sinkronisasi rencana tata ruang antara pusat dan daerah, memperluas digitalisasi RDTR, serta memperkuat data spasial tematik nasional agar bisa digunakan lintas kementerian dan pemerintah daerah.

“Kami ingin memastikan setiap jengkal ruang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Tata ruang adalah kunci pembangunan yang tertib dan berkelanjutan,” tutup Nusron.

Sumber : Humas Kementerian ATR/BPN