Wamen Ossy: Tata Ruang Berbasis Disaster Risk Reduction Jadi Kunci Hadapi Bencana Alam

Wamen Ossy: Tata Ruang Berbasis Disaster Risk Reduction Jadi Kunci Hadapi Bencana Alam

Jakarta, 5 November 2025 — Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api dunia memiliki potensi tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam. Oleh karena itu, penerapan tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana (Disaster Risk Reduction/DRR) menjadi langkah strategis dalam meminimalkan dampak dan kerugian akibat bencana.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana, yang digelar di Ruang Sidang Banggar DPR RI, Jakarta, Rabu (05/11/2025).

“Kedudukan tata ruang sangatlah penting dalam penanganan bencana. Pada tahap pra-bencana, tata ruang berperan dalam pencegahan, penegakan, dan mitigasi bencana. Sedangkan pada tahap pasca-bencana, tata ruang digunakan sebagai acuan dalam proses rekonstruksi,” jelas Wamen Ossy.

 

Ia menekankan bahwa penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) harus berbasis mitigasi risiko bencana agar arah pembangunan wilayah sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keselamatan masyarakat.

Sebagai contoh implementasi, Kementerian ATR/BPN telah menyusun Peta Zona Rawan Bencana di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang menjadi referensi dalam revisi RTR daerah. Melalui overlay berbagai peta bahaya dan potensi bencana, diperoleh empat zona rawan bencana: zona pengembangan, zona pengembangan terbatas, zona sangat terbatas, dan zona terlarang.

“Peta Zona Rawan Bencana ini menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, agar setiap pembangunan pascabencana benar-benar aman dan sesuai kaidah mitigasi risiko,” tambahnya.

 

Sementara itu, Ketua Timwas Penanganan Bencana Alam DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi bencana di Indonesia. Ia menyebut, penanganan bencana tidak hanya berfokus pada kerugian fisik, tetapi juga mencakup dampak sosial dan psikologis masyarakat.

“Dibutuhkan komando operasi terpadu yang mampu mengintegrasikan seluruh tahapan penanganan bencana, mulai dari mitigasi hingga pemulihan,” ujar Cucun.

 

Dalam kesempatan ini, Wamen Ossy hadir didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN berkomitmen terus memperkuat peran tata ruang sebagai instrumen utama dalam pembangunan berketahanan bencana, sekaligus mendukung terwujudnya ruang hidup yang aman, produktif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Redaksi Jejak Tanah ID

Berbagi :