Wamen Ossy Dorong Peningkatan Layanan Pertanahan dan Tata Ruang Jelang IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028

Wamen Ossy Dorong Peningkatan Layanan Pertanahan dan Tata Ruang Jelang IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028

IKN, Kamis 13 November 2025 – Menjelang realisasi Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengimbau jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk memperkuat pelayanan pertanahan dan tata ruang di wilayahnya.

Imbauan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah, yang menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam melanjutkan pembangunan prasarana dan sarana fisik menuju terwujudnya IKN sebagai pusat pemerintahan nasional pada 2028.

“Sekarang waktunya menata, memperbaiki data, dan meningkatkan pelayanan. Jangan sampai ketika terjadi percepatan pembangunan dan investasi di IKN, kita tidak siap. Ini momentum terbaik untuk mempersiapkan semuanya,” ujar Wamen Ossy dalam arahannya kepada jajaran di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Balikpapan, Rabu (12/11/2025).

Pernyataan itu disampaikan usai Wamen Ossy mengikuti Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Pembangunan Tahap 1 dan 2 IKN. Ia menegaskan bahwa kesiapan pelayanan pertanahan dan tata ruang menjadi bagian dari dukungan langsung terhadap keberlanjutan pembangunan IKN, termasuk pengembangan kawasan sekitar seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

“Tahap kedua pembangunan IKN menitikberatkan pada pembangunan sektor legislatif dan yudikatif, yang ditargetkan sudah dapat beroperasi pada 2028. Proses ini tentu akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi dan tata ruang di wilayah Kaltim dan Kaltara,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, pembangunan IKN tahap pertama (2020–2024) berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti jaringan jalan utama, gedung pemerintahan, dan fasilitas utama negara. Sementara tahap kedua (2025–2029) mencakup pembangunan sarana transportasi publik, perluasan kawasan permukiman, penyelesaian pemindahan ASN, serta pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun.

Melalui kegiatan sharing session bersama jajaran Kanwil, Wamen Ossy juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas kinerja dan percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan yang masih tertunda. “Pak Menteri memberikan perhatian besar terhadap berkas layanan pertanahan yang sedang kita tangani. Mohon agar seluruh jajaran fokus menyelesaikan pekerjaan ini. Kepada Kepala Kanwil Kaltim dan Kaltara, saya minta terus melakukan pemantauan terhadap kinerja Kantah di wilayahnya,” tegas Wamen Ossy.

Selain memberikan pengarahan, Wamen Ossy juga meninjau langsung Kantor Pertanahan Kota Balikpapan. Dalam kunjungannya, ia berinteraksi dengan masyarakat yang sedang mengurus pelayanan pertanahan, berdialog dengan petugas loket, serta memeriksa kondisi ruang kerja dan ruang arsip untuk memastikan standar pelayanan berjalan dengan baik.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat; Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Utara, Ade Chandra Wijaya; Tenaga Ahli Bidang Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Faisal Amrin Bachtiar; serta sejumlah Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Kaltim dan Kaltara.

Melalui arahannya, Wamen Ossy menegaskan bahwa kesiapan pelayanan publik merupakan fondasi penting dalam mendukung IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Ia berharap seluruh jajaran dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab agar pelayanan pertanahan dan tata ruang dapat semakin profesional, cepat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat

Redaksi Jejak Tanah ID

Berbagi :